Syahid Hossein Amir Abdollahian, mantan Menteri Luar Negeri Iran, sejak awal operasi Badai Al Aqsa, memainkan peran penting dalam pembentukan kampanye regional dalam mendukung Palestina.

Hossein Amir Abdollahian adalah tokoh berpengaruh dalam kebijakan luar negeri Iran, di level kawasan dan poros perlawanan.

Perannya sebagai pemimpin lembaga pelaksana kebijakan luar negeri Iran, terkait kawasan Asia Barat, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peran aktif dalam mendukung poros perlawanan, menciptakan keseimbangan, dan menggerakkan kebijakan luar negeri Iran, setelah operasi Badai Al Aqsa, serta membela hak-hak rakyat Palestina.

 

Menciptakan Keseimbangan dalam Kebijakan Luar Negeri

Keseimbangan dalam kebijakan luar negeri Iran, berarti memanfaatkan kapasitas Timur dan Barat, pada saat yang sama melawan kebijakan sepihak Amerika Serikat, di Asia Barat.

Syahid Abdollahian meyakini bahwa meningkatnya kekuatan efektif Iran, diperlukan untuk memaksa AS, mencabut sanksi. Menurut keyakinannya, Iran, harus mempertajam senjatanya dalam perundingan dengan memajukan program nuklir.

Dalam wawancara dengan CNN, pada April 2024 selain memprotes kebijakan AS, Syahid Abdollahian menuturkan, "AS dan banyak negara Barat, menggunakan kebijakan standar ganda di berbagai bidang."

Pada saat yang sama, almarhun Menlu Iran, selalu menerima tawaran kerja sama dengan pihak-pihak yang melakukan perundingan dengan Iran.

Pada November 2021, Syahid Abdollahian mengatakan, "Jika mereka bertindak adil, kami tidak akan pernah mengatakan tidak akan bekerja sama. Pihak lawan perundingan Iran, yang harus memperbaiki jalur mereka."

 

Bersandar pada Kebijakan Bertetangga yang Baik

Syahid Abdollahian menganggap kebijakan luar negeri Iran, berlandaskan kebijakan bertetangga yang baik, dan berporos pada wilayah Asia.

Di hadapan anggota Parlemen Iran, ia menjelaskan, "Prioritas kebijakan luar negeri pemerintah Iran, adalah strategi poros bertetangga yang baik, dan berpusat pada Asia, dan Abad ke-21 adalah milik Asia. Di Asia Barat, kami berusaha mengukuhkan capaian-capaian poros perlawanan, dan di Timur kami berusaha menggunakan kapasitas kekuatan ekonomi baru untuk mengembangkan perekonomian, dan perdagangan internasional."

 

Amir Abdollahian: Rantai Penghubung Poros Perlawanan

Prioritas regional dalam kebijakan luar negeri Iran, menyebabkan Syahid Abdollahian, sebagai Menlu Iran, memusatkan perhatian serius pada penyelesaian masalah kawasan dengan menekankan terhubungnya realitas-realitas Asia Barat, dengan diplomasi.

Salah satu alasannya adalah hubungan yang baik Syahid Abdollahian, dengan Syahid Qassem Soleimani, Komandan Pasukan Quds, IRGC, sebagai pasukan perlawanan di Asia Barat.

 

Dukungan Total atas Palestina

Langkah terpenting almarhum Menlu Iran, terlihat dalam menyikapi perang Gaza, tahun 2023, dan dalam melawan serangan-serangan Rezim Zionis terhadap rakyat Palestina.

Ia meningkatkan pergerakan kebijakan luar negeri Iran, dalam masalah ini, dengan cara melakukan negosiasi-negosiasi, wawancara, kontak telepon, tawaran menyelenggarakan pertemuan mendesak di berbagai organisasi internasional terkait, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam, OKI, Majelis Umum PBB, dan yang lainnya, serta menghadiri konferensi-konferensi internasional, dan regional.

 

Memberikan Solusi-Solusi Nyata

Almarhum Menlu Iran, di beberapa pertemuan salah satunya di sidang luar biasa Dewan Menteri OKI, di Jeddah, Februari 2024 memberikan enam usulan jelas untuk mencegah Israel, melanjutkan aksi kejahatan lebih besar di Al Quds,

 

1. Mengusir Israel dari Majelis Umum PBB, dan mencegah keanggotaan di badan lain.

2. Menghentikan segera genosida, dan kejahatan perang, menarik mundur pasukan Israel, ke luar Jalur Gaa, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan lebih besar ke seluruh wilayah Gaza.

3. Upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan penempatan sementara orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.

4. Mengoperasikan dan melengkapi rumah sakit-rumah sakit serta pusat medis di seluruh Jalur Gaza.

5. Menekankan pentingnya pemindahan korban luka berat, dan anak-anak serta perempuan ke luar Palestina, untuk berobat.

6. Membuka segera penyeberangan Rafah, dengan bantuan Sekjen PBB, dan dukungan Mesir. (HS)